Curah Hujan Ekstrem dan Kondisi Lereng Jadi Pemicu Banjir–Longsor di Gunung Slamet

source:jatengprov.go.id

Banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di lereng Gunung Slamet, Jawa Tengah, dipicu kombinasi faktor alam berupa curah hujan ekstrem, kondisi lereng yang curam, hingga karakteristik tanah yang mudah jenuh air.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah, Widi Hartanto, menjelaskan hujan dengan intensitas sangat tinggi terjadi pada 23–24 Januari 2026 di kawasan hulu Gunung Slamet.

“Terjadi curah hujan ekstrem dengan durasi lama. Saat itu curah hujan mencapai 100–150 milimeter per hari di wilayah hulu,” ujar Widi di Semarang, Rabu (28/1/2026) seperti dikutip dari Portal Jatengprov.go.id.

Ia menambahkan, secara umum curah hujan harian normal berada di kisaran hingga 50 milimeter. Lonjakan hujan tersebut menyebabkan peningkatan debit air secara drastis yang kemudian memicu banjir.

Selain faktor cuaca, kondisi geomorfologi kawasan turut memperparah dampak. Sejumlah wilayah terdampak seperti Kecamatan Pulosari dan Moga di Kabupaten Pemalang berada dalam Sub-DAS Penakir, bagian dari hulu Sub-DAS Gintung.

Menurut Widi, wilayah ini didominasi kemiringan lereng kategori agak curam hingga sangat curam, dengan persentase mencapai sekitar 64 persen. Kondisi itu mempercepat limpasan air permukaan sekaligus meningkatkan daya kikis aliran.

“Sub-DAS Penakir rentan erosi lahan dan longsor di bagian hulu hingga tengah. Dampaknya, muatan sedimen meningkat dan terjadi pendangkalan sungai di hilir,” ujarnya.

DLHK Jateng mencatat, titik longsoran di lereng Gunung Slamet sudah banyak terjadi sejak 2022. Karakter tanah di kawasan ini juga dinilai berkontribusi besar terhadap kerawanan bencana.

Kawasan tersebut didominasi tanah latosol yang bersifat gembur dan mudah jenuh air. Saat hujan lebat berlangsung lama, tanah kehilangan daya ikat sehingga mudah tererosi dan bergerak.

“Banjir bandang terjadi karena limpasan permukaan meningkat cepat dan suplai sedimen tinggi. Tanahnya dangkal, tidak stabil, dan mudah tererosi,” kata Widi.

Ia menekankan, daya dukung lingkungan juga berperan. Jika tutupan lahan rapat oleh pepohonan, dampak hujan ekstrem bisa lebih terkendali. Namun di beberapa area terdapat lahan masyarakat dengan tanaman semusim yang perlindungan tanahnya relatif lebih rendah.

Bukan Akibat Tambang

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan bencana tersebut tidak berkaitan dengan aktivitas pertambangan.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jateng, Agus Sugiharto, menegaskan tidak ada tambang yang berada di tubuh Gunung Slamet.

“Lokasi tambang berada jauh dari titik longsor. Tidak ada pertambangan yang masuk ke tubuh Gunung Slamet,” tegasnya (Sumber: Jatengprov.go.id).

ESDM Jateng secara rutin menyampaikan peta potensi gerakan tanah setiap bulan kepada pemerintah kabupaten/kota, terutama saat musim hujan. Informasi itu disusun berdasarkan peta kerawanan longsor serta data prakiraan cuaca dan curah hujan dari BMKG.

“Setiap bulan kami merilis peta potensi gerakan tanah yang dilengkapi tabulasi curah hujan dan tingkat kerawanan sebagai peringatan dini,” kata Agus.

Rehabilitasi Hutan dan Usulan Taman Nasional

Sebagai langkah jangka panjang, Pemprov Jateng mendorong rehabilitasi hutan dan lahan di kawasan Gunung Slamet, khususnya pada hutan lindung dan hutan produksi yang tutupan lahannya menurun.

Penanaman pohon melalui reboisasi dan penghijauan terus digalakkan bersama berbagai pemangku kepentingan. Pemprov juga mengusulkan agar kawasan hutan Gunung Slamet ditingkatkan statusnya menjadi taman nasional yang mencakup lima kabupaten.

“Kami sudah mengajukan ke Kementerian Kehutanan agar kawasan Gunung Slamet menjadi taman nasional,” ujar Widi

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, menilai momentum bencana ini perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pengelolaan hutan lindung secara lintas daerah.

“Momen ini pas untuk menyatukan lima kabupaten agar bersama-sama mengajukan penguatan hutan lindung,” katanya.

Penanganan Darurat

Sejumlah langkah penanganan darurat telah dilakukan pemerintah, antara lain evakuasi warga, pendirian posko logistik dan dapur umum, layanan kesehatan, hingga pembersihan material longsor dan asesmen kerusakan infrastruktur.

Pemerintah berharap, melalui sistem peringatan dini, rehabilitasi lingkungan, dan penguatan tata kelola wilayah rawan, dampak bencana serupa dapat ditekan di masa mendatang.